Connect with us

Hukum

Batalkan Pelelangan, Dhendi Lecehkan Lembaga Peradilan

Published

on

KoranBengkulu.co- Manuver Pokja Pemilihan tahun 2019 yang diketuai oleh ‘Sarjana Kesehatan’, Dhendi Novianto Saputra SKM, yang membatalkan Pelelangan proyek Peningkatan Jalan (Lapen) Pal VIII-Binduriang, adalah Pelecehan’ terhadap lembagai Peradilan karena paket proyek tersebut menjadi Objek Perkara di PTUN Bengkulu.

      “Tidak bisa begitu. Tidak bisa dengan seenaknya saja dibatalkan. Dalam keadaan (Pelelangan) ‘Normal’, OK, Pokja memang berhak ‘Membatalkan’ atau ‘Tidak Membatalkan’ Pelelangan, sebagaimana diatur Perpres 16 tahun 2018. Tetapi ini berbeda. Paket proyek yang berdasarkan Keputusan Pokja memenangkan Penawar Tertinggi pada Pelelangan dengan metode Harga Trendah itu, adalah merupakan Objek (Barang Bukti) Perkara berdasarkan gugatan saya di PTUN Bengkulu,” tegas Wakil Direktur CV Abdi Ananda Karya, Ahwan Toni, akrbab disapa Toni, kepada Pemimpin Umum dan Penanggungjawab KoranBengkulu.co, Chairuddin Mdk, di Mabes (Markas Besar) Koran Bengkulu group, di Bengkulu.

      “Jadi jangan ‘Arogan’. Negara kita Negara Hukum. Semua Warga Negara termasuk Pokja Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menghormati hukum. Apalagi berdasarkan data yang didapat, baik berupa Berita Acara Pembatalan Pelelangan maupun Surat Kepada Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Pokja jelas-jelas ‘Mengkambing Hitamkan’ hakim (PTUN), dengan menyebutkan bahwa Pembatalan Pelelangan atas dasar ‘Pertimbangan dan Pendapat Hakim’,” jelas Toni.

      Seorang Lowyer yang diminta pendapat hukum terkait Pembatalan Pelelangan oleh Pokja atas proyek yang menjadi Objek Perkara, termasuk dengan menyebutkan Pembatalan Pelelangan atas dasar ‘Pertimbangan dan Pendapat Hakim’, meski meminta untuk tak ditulis namanya, dia menyebutkan, ‘Tidak Bisa dan Semberono’ .

      “ Saat ada proses Pelelangan yang ‘Pemenangnya’ digugat lewat PTUN, maka perusahaan ‘Pememang’ adalah ‘Objek Perkara’ Gugatan atau bisa juga disebut ‘Barang Bukti’ Gugatan. Sepanjang Perkaranya belum memiliki ‘Amar’ putusan Majelis Hakim yang mengadili, maka kemenangan perusahaan ‘Pemenang’ yang menjadi Objek (Barang Bukti) Perkara Tidak Bisa ‘Dibatalkan’. Jika kemenangan perusahaan ‘Pemenang’ dibatalkan pada saat Perkara sedang diproses (berjalan), apapun alasannya itu berarti ada ‘Niat’ tidak baik untuk menghilangkan Objek Perkara atau  Barang Bukti Perkara,” jelas ‘Sang’ Lowyer, seraya menambahkan, bahwa apa yang disampaikan adalah pendapat hukum secara umum sebagaimana yang difahami.

      “ Terkait ‘Pertimbangan dan Pendapat Hukim’ yang katanya oleh Pokja dijadikan dasar Pembatalan Pelelangan, adalah sangat tidak mungkin dan tak masuk ‘Akal Sehat’ jika majelis Hakim memberikan Pertimbangan atau Pendapat hukum untuk membatalkan ‘Pemenang’ Pelelangan yang menjadi Objek atau Barang Bukti Perkara yang sedang diproses.

      “ Sepertinya tidak lah. Sebab jika Objek atau Barang Bukti Perkaranya sudah ‘Tidak Ada’, apa lagi harus Diperkarakan. Tidak mungkin, kan,” ujarnya. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan itu hanya akal ‘Bulus’ Pokja, menurut Lowyer ‘ silahkan tanya ke ‘Rumput Bergoyang’.

      Terpisah, Humas PTUN Bengkulu, Erick Sihombing, saat dkonfirmasi Wartawan KoranBengkulu.co di ruang kerjanya terkait ‘Pertimbangan dan Pendapat Hakim’ yang oleh Pokja dijadikan dasar membatalkan Pelelangan, dengan tegas mengatakan, ‘Tidak Benar’.

      “ Tidak mungkin Majelis Hakim sampai ke situ (memberikan Pertimbangan atau Pendapat) di luar Persidangan. Majelis Hakim akan memberikan Pendapat dan Pertimbangan Hukum secara tertulis di ‘Amar’ Putusan. Lagi pula, kewenangan membatalkan Pelengan itu ada pada PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),” ujar Erick. Sementara saat disinggung tentang kemungkinan ada pertemuan antara Pokja dengan Hakim di luar Persidangan, lagi-lagi Erick dengan tegas mengatakan; ‘Tidak Ada’.

      Seperti diketahui, pada Pelelangan paket Proyek Peningkatan Jalan (Lapen) Pal VIII– Binduriang, Kecamatan Bermani Ulu tahun anggaran 2019 (BM 33) dengan metode ‘Harga Terendah’, hanya ada tiga perusahaan yang memasukan ‘Penawaran’ dengan komposisi CV Rapamitra Konstruksi ‘Penawar Terendah’ pertama, CV Abdi Ananda Karya ‘Penawar Terendah’ kedua, dan CV. Nasyrah ‘Penawar Tertinggi’

      Pada saat Pokja mengumumkan CV Rapamitra Konstruksi sebagai ‘Pemenang’, Wakil Direktur CV Abdi Ananda Karya, Agwan Toni, manyampaikan ‘Protes’ karena diketahui jika CV Rapamitra Konstruksi ‘blacklist’.

      Ironisnya, atas dasar yang mengada-ada dengan menggunakan persyaratan yang sama sekali ‘Tidak Diatur’ di Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan menyebutkan bahwa Surat Kesepakatan Sewa Peralatan CV Abdi Ananda Karya dengan PT Pakita Mandiri Pratama tidak di sahkan atau di daftarkan ke Notaris, Pokja justru menetapkan CV Nasyrah sebagai ‘Penawar Tertinggi’ menjadi Pemenang.

      “ Untuk itu saya menempuh upaya hukum ke PTUN Bengkulu. Sebab selain persyaratan yang tidak diatur Perpres 16 tahun 2018 tidak bisa dijadikan untuk menggugurkan ‘Tawaran’, Pokja juga sudah melanggar Pasal 44 Ayat (9) Perpres 16 tahun 2018 yang dengan tegas menyebutkan; ‘Pokja Pemilihan Dilarang Menambah Persyaratan Kualifikasi yang Diskriminatif dan Tidak Objektif’,”   kata Tomi.

      Di tempat berbeda, seorang Sumber yang berulang kali meminta tak disebutkan jatidirinya, mengungkapkan, bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) juga menolak Keputusan Pokja yang menetapkan ‘Penawar Tertinggi’, CV Nasyrah, sebagai Pemenang. PPK dan KPA merekomendasikan kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang, tetapi tak digubris oleh ‘Trio’ Pokja, Dhendi Novianto Saputra SKM, Ferry Faizal SE dan Sudirman SH.

      “ Tragisnya, KPA yang juga Kabid Bina Marga Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Ahyar, ST, dan salah seorang stafnya, Santri Ghozali, harus ‘Tumbang’  di terkena kebijakan NONJOB. Pak Ahyar harus pasrah nonjob di Disnakertrans, terkecuali Zali yang masih tetap di PUPRPKP,” papar sumber.(red/tim)  

     

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *