Connect with us

Hukum

Desak Usut Black Campaign Koran Bengkulu, Mengada-Ada

Published

on

Inilah Tim yang dulu Ngotot membela Ridwan Mukti, yang sekarang Dipenjara Terjaring OTT KPK (foto/Kupas bengkulu.com)

HarianKoranBengkulu.co – Pernyataan Ketua LSM Pijar, Apriansyah alias Rian’ mendesak Polda Bengkulu untuk mengusut ulang yang disebutnya dengan kasus black campaign Koran Bengkulu,  adalah keinginan ‘Mengada-Ada’

Demikian pendapat Pemimpin Umum yang juga Penanggungjawab media Online, HarianKoranBengkulu.co, Chairuddin, MDK, yang oleh Pemimpin Redaksi Berita Rafflesia, Apriansyah, disebut ‘Gaek Tuo’ di group WA (WhatsApp) Humas Pemprov, saat diminta tanggapan  tentang manuver aneh Rian.

“Saran saya, banyak belajar dulu lah. Apalagi jika kita akan menjadikan satu masalah sebagai Materi pernyataan, terlebih jika pernyataan tersebut akan diekspos oleh media. Ingat, media itu dibaca banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Malu lah,” papar Chairuddin, MDK.

Menurutnya, Polda adalah Intitusi penegak hukum yang tidak bisa didesak-desak oleh siapapun termasuk oleh orang bernama Apriansyah untuk mengusut atau tidak mengusut suatu perkara. Selain itu, Polda juga diyakini sangat memahami jika terkait dengan produk Jurnalis, dalam hal ini adalah terkait Berita atau Tulisan di Koran Bengkulu, proses awalnya harus dilakukan oleh Dewan Pers sesuai dengan MoU antara Polri dengan Dewan Pers.

“Itu masih ranahnya Dewan Pers. Terkecuali jika berdasarkan proses yang dilakukan oleh Dewan Pers memang ditemukan ada Unsur Tindak Pidana seperti Fitnah, Pencemaran nama baik atau berita Bohong, maka prosenya tentu saja akan menjadi kewenangan pihak Kepolisian apakah itu oleh Polri, Polda, Polres bahkan Polsek,” jelas Chairuddin.

Ia menambahkan, khusus tudingan black campaign  terhadap Koran Bengkulu, termasuk Mingguan Suara Hukum, beberapa waktu lalu melalui Kuasa Hukumnya sudah dilaporkan ke Dewan Pers oleh Riduan Mukti, sebagai pihak yang mengaku dirugikan.

Setelah melalui tiga kali Persidangan, ketika itu Dewan Pers tidak menemukan ada unsur black campaign  baik itu di Berita atau Tulisan Koran Bengkulu maupun Suara Hukum. Sesuai dengan surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Koran Bengkulu dan Suara Hukum dipersalahkan melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, karena tidak memberi kesempatan kepada Riduan Mukti menggunakan Hak Jawab atau menurut istilah Dewan Pers tidak memberikan ‘Panggung’.

“ Yang perlu diingat, tim Kuasa Hukum Riduan Mukti selain terdiri dari para Pakar Hukum yang ahli dibidangnya, para Politikus juga termasuk Wartawan yang katanya Senior dan sengaja didatangkan dari Jakarta. Dengan kata lain, tim Kuasa Hukum Riduan Mukti bukan ‘esek-esek’,” kata Chairuddin, MDK, yang saat itu menjabat Pemimpin Redaksi Suara Hukum.

Dia juga mengingatkan, kalau tokh Berita, Tulisan, Poto atau Karikatur Koran Bengkulu memang terbukti memenuhi unsur melakukan black campaign, kasusnya adalah delik aduan yang dapat diproses jika ada Pengaduan dari ‘Pihak’ atau ‘Orang’ yang merasa dirugikan.

Dalam konteks tudingan  black campaign terkaitPilkada Gubernur Bengkulu tahun 2015, orang yang layak mengaku dirugikan dan berhak mengadukan Koran Bengkulu adalah Riduan Mukti, atau kuasa hukumnya yang mendapat kuasa dari Riduan Mukti.

“ Artinya tidak setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut bisa dengan seenaknya mengadu, apalagi sampai akan mendesak Polda untuk mengusut ulang tudingan black campaign terhadap Koran Bengkulu. Itu selain ‘Asbun’ alias Asal Bunyi juga terlalu mengada-ada,” tegas Chairuddin.

“ Berbeda jika Koran Bengkulu terlibat ‘Persekongkolan’ jahat menggerogoti Uang Negara alias Korupsi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, media Koran Bengkulu melakukan ‘Persekongkolan’ dengan media lain untuk memenangkan lelang (tender) pelaksanaan Publikasi Keberhasilan Kinerja Instansi/Pejabat Pemerintah yang dananya bersumber dari Keuangan Negara, itu baru boleh setiap orang termasuk LSM mendesak aparat penegak hukum memproses,” tambah dia.

Disinggung mengapa harus terjadi ‘Pertikaian’ antar sesama media, yang seyogyanya harus bergandengan tangan melaksanakan Fungsi dan Peran Pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu sama-sama sebagai lembaga Kontrol Sisial, menurut Chairuddin pihaknya hanya berkewajiban ‘Meladeni’ pernyataan ‘Perang’ yang dikibarkan pihak lain.

“ Saya hanya ingin masyarakat tahu sehingga bisa membedakan, mana media yang benar-benar faham dalam melaksanakan ‘Peran’ dan ‘Fungsinya’ untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.(red/tim).

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *