Connect with us

Hukum

Jembatan Rp 14,5 Miliar Ambruk, Perlu Investigasi Aparat Penegak Hukum

Published

on

Jembatan Air Nipis di Desa Palak Bengkerung yang menghubungkan Desa Suka Negeri-Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ambruk, Senin malam (02/12/2019

HarianKoranBengkulu.co – Ambruknya Jembatan penghubung Desa Palak Bengkerung – Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan  seharga Rp.14,5 miliar yang belum rampung dikerjakan, perlu dilakukan Investigasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Demikian dikatakan Direktur Esekutif LSM Guntur (Gunakan Tenagamu Untuk Rakyat), Arafik, akrab disapa Rafik, saat diminta tanggapan tentang ambruknya Jembatan tersebut yang oleh pejabat terkait dikatakan hanya karena diterjang Banjir Bandang.

“ Saya berpendapat, indikasinya justru adalah ada pada  teknis yang menjadi faktor utama Ambruknya Jembatan Palak Bengkerung, apakah itu teknis Perencanaan maupun teknis Pelaksanaan,” kata Rafik.

Ia mengatakan, bahwa secara logika sebuah Jembatan pastilah dominan dibangun di atas permukaan alur Sungai. Dengan begitu, ketika seorang ahli membuat perencenaan pembangunan Jembatan, maka tentu saja sudah harus memperhitungkan deras Debit air, termasuk jika terjadi Banjir. Demikian halnya dengan Pondasi penyangga, yang juga akan bersentuhan langsung dengan derasnya debit air, termasuk jika ada banjir.

“ Artinya, sejak mulai perencanaan memang sudah harus diantisipasi bahwa sebuah Jembatan pastilah akan ada hubungannya dengan Banjir, termasuk Banjir Bandang. Oleh karena itu, tanpa berniat menyudutkan pihak manapun, jika hanya musibah banjir yang dijadikan ‘Kambing’ hitam Ambruknya Jembatan Palak Bengkerung tidak tepat,” ujar Rafik, yang selain pernah menjadi anggota KPU Rejang Lebong juga mengaku pernah menjadi Kontraktor.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan kesalahan teknis pelaksanaan, menurut dia, bisa saja terjadi. “Dari beberapa komenntar yang saya baca di media, ambruknya bentangan Jembatan Palak Bengkerung karena tiang Perancah roboh diterjang Banjir. Itu berarti,  bukan tidak mungkin ada yang tidak beres di tiang Perancah dari segi Kualitas, yang tentu saja ada hubungannya dengan Teknis Pelaksanaan.” Jelas Rafik.

“ Untuk itu, menurut saya perlu dilakukan Investigasi oleh Aparat Penegak Hukum dengan melibatkan Ahli Teknis, khususnya teknis bangunan Jembatan. Dengan demikian, akan diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Ambruknya Jembatan Palak Bengkerung. Tujuannya, selain untuk menghindari terjadinya saling ‘Menyalahkan’ antar pihak terkait baik itu Perencanaan, Pelaksanaan dan Kontraktor selaku pihak ketiga, juga untuk menjawab Asumsi negatif dari sebagian masyarakat yang diyakini tak faham teknis pembangunan. Apalagi Jembatan itu dibangun dengan menggunakan uang Rakyat yang angkanya cukup besar,”tuturnya.

Disinggung tentang Banjir yang disebut sebagai Bencana Alam dan menjadi penyebab utama Ambruknya Jembatan Palak Bengkerung, Rafik berpendapat, dalam konteks Jembatan yang memang dibangun di atas permukaan alur Sungai, Banjir lebih tepat dikatagorikan sebagai Musibah.

“ Sungai, Banjir dan Jembatan merupakan Satu Kesatuan yang tak bisa dipisahkan Satu sama lain. Oleh karena itu, pada saat Perencanaan Pembangunan Jembatan, Banjir merupakan paktor utama yang wajib diperhitungkan’” bebernya.

“ Jadi sudah la. Kasian Pak ‘Banjir’ terus menerus dituding menjadi ‘Kambing’ hitam. Apalagi Pak ‘Banjir’ meski terus disudutkan tetapi kan tak mungkin bisa menjawab,” celetuk Rafik, sambil tersenyum.

Terpisah, sebagaimana diwartakan media online Interaktif News edisi tayang 3 Desember 2019, seorang tokoh masyarakat Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Indarmen, berpendapat, Ambruknya Rangka Baja Jembatan Air Nipis sepanjang sekitar 81 meter akibat kesalahan teknis.

Melihat kondisi hanyutnya (Ambruknya) Rangka Baja Jembatan Air Nipis, faktornya adalah kesalahan teknis pemasangan. Secara umum, pekerjaannya banyak menyalahi sepesifikasi teknis. Saya minta Ambruknya Rangka Baja Jembatan Air Nipis diperiksa secara menyeluruh, mulai dari Perencanaan hingga Pelaksanaan. Setelah itu baru bisa ditentukan apakah itu Bencana Alam atau Kelalaian pelaksanaan,” kata Indarmen, sebagaimana dikutif Interaktif News.(red/tim)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *