Connect with us

Hukum

Kabar Gembira Bagi Koruptor ‘Penjarah’ Uang Rakyat

Published

on

Pisah sabut Kepala kejaksaan negeri lebong Endang Sudarma SH MH /foto gobengkulu

Catatan tercecer Chairuddin MDK

      Pada acara Pelepasan di akhir masa Jabatannya selama tujuh belas bulan, Jumat 10 Januari 2020,  ada ‘Kabar’ gembira dari Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Lebong, Endang Sudarma SH MH buat para Koruptor “Penjarah’ Uang Rakyat. Menurutnya, (pelaku) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ‘Tidak Harus Dihukum’.

      “ Buat saya, Tindak Pidana Korupsi bukan hal yang harus dihukum, tetapi bagaimana caranya Uang Negara bisa kembali lagi ke Negara. Itu intinya. Dengan ‘Terselamatkannya’ Uang Negara, maka Pembangunan dapat dirasakan masyarakat luas,” ujar Endang, sebagaimana dikutip media online GO Bengkulu, edisi tayang 11 Januari 2020.

      Pernyataan mantan Kajari Lebong itu, diyakini disambut dengan ‘Antusias’ oleh para Koruptor, khususnya di Kabupaten Lebong yang ‘Bukan Tidak Mungkin’ akan berlomba-lomba ‘Berkorupsi Ria’. Sebab jika berpedoman ke Pernyataan Endang, atau lebih tepatnya ke Pemahaman Endang tentang Tipikor, jika mereka ‘Ketahuan’ Korupsi dan diproses nasib terburuknya tidak akan masuk ‘Bui’ asalkan Uang Negara yang ‘Dirampok’ dikembalikan. Itu kalau Ketahuan. Kalau tidak, lewat ‘Broo’

      Pada kesempatan yang sama, Endang mengaku bahwa selama Menjabat Kajari Lebong, banyak laporan yang masuk terkait Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi laporan itu tidak langsung diproses karena yang dilaporkan belum tentu Bersalah. “ Sementara di Media, sudah disebutkan Tersangka, sudah disebutkan Terdakwa. Kalau sudah begitu bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana perasaan Istri dan Anaknya.” ujar Endang.

      Ironisnya, untuk mendapatkan ‘Pembenaran’ terkait kebijakan yang tak langsung Memproses setiap laporan Tipikor, Endang justru begitu ‘tega’ Menuding Media menjadi penyebab yang menurutnya sudah menyebut ‘Tersangka’ atau ‘Terdakwa’ terhadap mereka yang dilaporkan.

      Tudingan Endang terhadap Media, atau lebih tepatnya terhadap Wartawan dinilai terlalu mengada-ada. Sebab, sebodoh apapun seorang Wartawan tidak mungkin menulis Status setiap ‘Orang’ yang dilaporkan melakukan Tipikor dengan sebutan Tersangka apalagi Terdakwa jika tidak didukung oleh fakta yang valid. Dan biasanya, sebutan Statur Tersangka atau Terdakwa terhadap seseorang oleh Wartawan, dipastikan adalah berdasarkan Keterangan dari Penyidik termasuk dari penyidik di Kejari Lebong, misalnya.

      Tragisnya, apa yang disampaikan oleh Endang Sudarma baik itu terkait (pelaku) Tipikor Tidak Harus Dihukum (bukan hal yang harus dihukum), tetapi bagaimana caranya Uang Negara bisa Kembali lagi, termasuk tudingan terhadap Media yang katanya menjadi penyebab laporan Tipikor tidak langsung ‘Dia’ proses karena terlapor sudah disebut dengan Tersangka atau Terdakwa oleh Media, pada saat ‘Dia’ sudah harus mengakhiri masa jabatan sebagai Kajari Lebong.  

      Tetapi, seandainya tokh semua itu disampaikan pada saat baru dilantik sebagai Kajari Lebong, apakah Endang betul-betul akan menerapkan Penegakan Hukum terhadap (pelaku) Koruptor dengan ‘Tidak Harus Dihukum’ (bukan hal yang harus dihukum) tetapi (hanya dengan) ‘Bagaimana Caranya Uang Negara Bisa Kembali Lagi ke Negara’.

      Sebab Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ‘Tidak Diubah’ pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  menegaskan; ‘Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atau Perkonomian Negara Tidak Menghapus Dipidananya Pelaku Tindak Pidana’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.   

      Pasal 2 Ayat (1), Setiap Orang yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri  Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Dipidana Penjara dengan Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara Paling Singkat empat tahun dan paling lama duapuluh tahun dan denda Paling Sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 miliar

      Pasal 3, Setiap Orang yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Dipidana dengan Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara Paling Singkat satu tahun dan paling lama duapuluh tahun dan atau Denda Paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar

      Penjelesannya; ‘Dalam hal Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Telah Memenuhi Unsur-Unsur Pasal Dimaksud, Maka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Tidak Menghapuskan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana tersebut. ‘Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Hanya Merupakan Salah Satu Faktor yang Meringankan’.(*****).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *