Connect with us

Hukum

Media & OPD, ‘Rekayasa’ Dana Aspirasi

Published

on

ilustrasi

HarianKoranBengkulu.co – Hasil Investigasi bersama LSM, ada 4 OPD Provinsi ‘Bersekongkol’ dengan beberapa pemilik Media diduga ‘Merekayasa’ dana Aspirasi yang menurut Undang-Undang untuk program pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD, dialihkan menjadi dana Publikasi.

“ Cukup banyak data yang berhasil kita himpun, termasuk data awal yang tersimpan di Komputer seseorang yang kini sudah menjadi Unsur Pimpinan HarianKoranBengkulu.co. Bahkan jika kasusnya diusut oleh Aparat Penegak Hukum, apakah itu Kejaksaan Tinggi atau Polda, beliau sudah menyatakan Siap memberikan keterangan sebagai Saksi,” kata Direktur Eksekutif LSM Guntur, Arafik, akrab disapa Rafik, kepada HarianKoranBengkulu.co, di Bengkulu.

“Karena Peruntukannya bertentangan dengan Undang-Undang, ‘Persekongkolan’ rekayasa dana Aspirasi dari yang seharusnya untuk Program Pembangunan Dapil menjadi dana Publikasi, selain dapat dikatagorikan ‘Menabrak’ Undang-Undang juga sangat merugikan masyarakat di Dapil anggota DPRD,”  ujarnya.

 Menjawab pertanyaan tentang dana Aspirasi tersebut atasnama anggota DPRD Siapa dan dari Dapil mana, menurutnya, dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. “  Tentang siapa namanya dan dari Parpol apa, nanti akan kita sampaikan langsung ke Aparat Penegak Hukum. Saat ini kami masih terus menghimpun data lebih banyak lagi, baik itu berupa Adv (Advertorial) yang dimuat di media online maupun Cetak. Yang pasti, dari data yang ada tulisan Adv dominan  untuk Mempromosikan keberhasilan seorang Pejabat teras,” papar Rafik.

Dia juga menyebutkan, terkait empat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penerima ‘Titipan’ dana Aspirasi anggota DPRD, berdasarkan informasi dari sumber berkompten adalah Diskominfotik (Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik), Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinkes (Dinas Kesehatan) serta Kesbangpol.

Disinggung tentang dana Aspirasi yang menurut ketentuan untuk Program Pembangunan Daerah Pemilihan direkayasa menjadi dana Publikasi, apakah bisa dikatagorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rafik berpendapat bisa saja jika dalam pengusutan ditemukan ada Indikasi Memperkaya diri sendiri atau Orang lain yang merugikan Keuangan Negara.

Terpisah, Direktur Puskaki (Pusat Kajian Anti Korupsi), Melyan Sori, menjelaskan, bahwa dana Aspirasi merupakan amanat Pasal 80 hurup j Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dimana anggota DPR berhak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Menurutnya, makna dari amanat Pasal 80 hurup j Undang-Undang tersebut, yang kemudian dikenal dengan sebutan dana Aspirasi adalah untuk mendekatkan anggota DPR (DPRD) dengan Konstituen (masyarakat Pemilih) di Dapil masing-masing.

“Karena DPR atau DPRD bukan lembaga Pengguna Anggaran, maka realisasi dana Aspirasi memang harus dilalurkan melalaui OPD terkait berdasarkan usulan Program (Proposal) dari masyarakat di Dapil anggota DPR atau DPRD.

“ Untuk itu, jika kemudian memang benar ada dana Aspirasi anggota DPRD yang ‘Direkayasa’ menjadi dana Publikasi untuk mempromosikan Keberhasilan Instansi atau Pejabat, maka pihak Aparat Penegak Hukum wajib segera mengusutnya. Sebab selain peruntukannya melanggar Undang-Undang, yang paling utama adalah merugikan masyarakat banyak di Daerah Pimlihan anggota DPRD itu sendiri,” tegas Melyansori.

Sementara itu, salah seorang mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang meski bukan atas permintaan bersangkutan tetapi identitasnya layak tidak disebutkan, menuturkan, bahwa besaran dana Aspirasi anggota sebesar Rp. 2 miliar per-orang per-tahun, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi sebesar Rp. 3 miliar per-tahun, dan unsur Pimpinan baik itu Ketua maupun Wakil Ketua berkisar sebesar Rp. 4 miliar hingga Rp. 5 miliar per-tahun.

“ Itu artinya, total besaran dana Aspirasi 45 anggota DPRD Provinsi Bengkulu setiap tahun mencapai sekitar Rp. 100 miliar,” ungkap mantan anggota DPRD, yang juga mengaku bahwa dana Aspirasi atasnamanya pernah ‘Dipinjam’ oleh sesama anggota DPRD.

“ Kita tidak tahu persis apakah dana Aspirasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang lain Penggunaannya melanggar Undang-Undang atau tidak. Tetapi terlepas dari itu, dugaan rekayasa pengalihan dana Aspirasi seorang anggota DPRD menjadi dana Publikasi bisa dijadikan sebagai ‘Pintu’ masuk oleh Aparat Penegak Hukum, mengingat dana Aspirasi juga adalah Uang Negara atau Uang Rakyat,” papar Rafik dan Melyansori.

Seperti diketahui, dari empat OPD yang disebut-sebut menjadi penerima tititpan dana Aspirasi anggota DPRD,  HarianKoranBengkulu.co,  sudah memintak Hak Jawab kepada salah satu OPD, yaitu Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu melalui Wawancara tertulis dengan surat Nomor: 224.W/Red/HKB.co /XI/2019. Hanya saja, hingga saat surat itu sama sekali tak mendapat respon positif dari Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu, Jaduliwan.(red/tim).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *