Connect with us

Hukum

‘Membedah’ Dana Aspirasi, Seandainya Mereka Tahu……

Published

on

Chairuddin Mdk

 Catatan Tercecer Chairuddin, MDK (Bagian 2)

 Jika ‘Kata’ pembuka Catatan Tercecer Chairuddin MDK tentang ‘Dana Aspirasi Jadi Bancaan Berjamaah’ terdahulu diawali dengan ‘Mencermati’. Maka atas dasar pertimbangan karena ‘Pusaran’ masalah itu justru ‘Menghebohkan’ banyak pihak termasuk tidak sedikit ‘Orang-Orang’ yang ‘Kebakaran Jenggot’,  kali ini ‘Kata’ pembuka akan diawali dengan ‘Membedah’.

            Pada awalnya, HarianKoranBengkul.co memang masih sedikit ragu, apakah benar anggota DPRD tingkat Provinsi juga mendapat ‘Alokasi’ dana Aspirasi yang bersumber dari Uang Negara (Rakyat), karena di Pasal 80 hurup j Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,  hanya menyebut anggota DPR.

            Namun berdasarkan Konfirmasi ke pihak terkait, diantaranya adalah salah seorang mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang meski bukan atas permintaan yang bersangkutan tetapi Identitasnya ‘Layak’ tak ditulis, membenarkan tentang dana Aspirasi.

            “ Ya. Pada tahun terakhir saya menjadi anggota (DPRD), dana Aspirasi untuk setiap anggota (DPRD) angkanya sebesar Rp. 2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.1,5 miliar. Sedangkan untuk para Ketua Komisi dan Fraksi sebesar Rp. 3 miliar per-orang. Kemudian untuk Unsur Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua) sebesar antara Rp.4 miliar hingga Rp. 5 miliar),” ujar si mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, kepada dua Unsur Pimpinan HarianKoranBengkulu.co, yang sengaja bertandang ke kediamannya.

            “Dana Aspirasi menjadi Bancaan Berjamaah. Saya sependapat itu dipertanyakan,” tambahnya. Pernyataan mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang memang memiliki Kapasitas, Kualitas dan Kredibilitas untuk berbicara tentang dana Aspirasi ke Publik itu, sempat membuat dua unsur Pimpinan HarianKoranBengkulu.co terdiam, karena kalimatnya sama persis dengan Judul tulisan Catatan Tercecer Chairuddin MDK.

            “Kirim lah (tulisannya) ke saya, saya justru belum baca. Itu benar,” kata dia, saat diberi tahu mengapa Pendapatnya justru Sama dengan Judul tulisan sebelumnya.

            Menariknya, selain dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tingkat Provinsi tertentu yang disebut-sebut ‘Penerima’ titipan dana Aspirasi anggota DPRD yang kemudian ‘Disulap’ menjadi dana ‘Publikasi’, meski tentu saja tidak ‘Seluruhnya’ Reaksi berlebihan juga datang dari beberapa orang kalangan Pers tertentu.

            Pada intinya, mereka mengatakan bahwa dana Aspirasi anggota DPRD dijadikan dana Publikasi sudah benar. Ada yang  berpendapat, ada aturannya dana Aspirasi anggota DPRD dialihkan menjadi dana Publikasi dengan cara menitipkannya ke Sekwan (Sekretaris Dewan).

            Ada juga yang mengatakan, beralih ‘Fungsinya’ dana Aspirasi yang seharusnya untuk program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD menjadi dana Publikasi, atas dasar ‘lobian’ dan ‘usaha’ teman-teman media dan sudah sesuai dengan Mekanisme. Terbaru ada yang menyebutkan, dana Aspirasi boleh ‘Dialihkan menjadi dana Publikasi untuk ‘Mempublikasikan’ kegiatan anggota DPRD di Daerah Pemilihannya.

            Terlepas dari  berbagai reaksi mencari ‘Pembenaran’ tersebut, semua berita, tulisan, poto dan karikatur tentang dana Aspirasi di HarianKoranBengkulu.co adalah dalam rangka melaksanakan Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai Media Informasi, Pendidikan, Hiburan dan Kontrol Sosial.

            Pasal 4 Ayat (3), bahwa untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh dan Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi, serta Pasal 6 hurup d, melakukan Pengawasan. Keritik, Koreksi dan Saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepentingan Umum.

            Dan terkait dana Aspirasi, tentu saja tidak boleh diartikan ‘Lain Selain’ berkaitan dengan Kepentingan Umum, dalam hal ini adalah masyarakat di seluruh Daerah Pemilihan anggota DPRD yang menjadi Konstituen (Pemilih) mereka saat masih bersatus Calon akan menjadi Wakil Rakyat.

            Seperti diketahui, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,  tidak disebutkan secara eksplisit tentang ‘Dana Aspirasi. Di Pasal 80 hurup j tentang Hak dan Kewajiban Anggota, hanya menyebutkan; ‘Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan’. Sekali lagi; ‘Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan’. Dengan kata lain, tidak ada seorangpun yang boleh menafsirkan ‘Kebenaran’  dana ‘Program Pembangunan Daerah Pemilihan’ menjadi ‘Dana Publikasi’ meski dengan berbagai argumentasi ‘Pembenaran’.

            Oleh karenanya, jika kemudian saat ini ada pihak-pihak tertentu yang ‘Menyulap’ dana Aspirasi anggota DPRD menjadi dana Publikasi, meski itu untuk ‘Mempublikasikan’ Kegiatan anggota DPRD bersangkutan di Daetah Pemilihannya masing-masing, maka dapat dikatagorikan melanggar Undang-Undang yang ‘Berpotensi’ Melanggar Hukum.

            Sebab meski status dana Aspirasi memang atasnama anggota DPRD, tetapi tidak boleh dimaknakan bisa ‘Dibelanjakan’ atau ‘Dilaksanakan’ sendiri oleh Anggota DPRD bersangkutan, karena sesuai dengan hukum ‘Ketatanegaraan’ DPRD bukan lembaga Pengguna Anggaran.

            Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan, bahwa dana Aspirasi bisa digunakan menjadi dana Publikasi sepanjang untuk ‘Mempublikasikan’ kegiatan anggota DPRD bersangkutan di Daerah Pemilihannya, adalah salah besar. Sekali lagi, dana Aspirasi yang dialokasikan bukan untuk membiayai kegiatan individu anggota DPRD terpilih, melainkan dana untuk  ‘Program Pembangunan Daerah Pemilihan’.

            Oleh karena itu, seandainya saja mereka dalam hal ini adalah seluruh Masyarakat di Daerah Pemilihan, atau beberapa orang diantaranya Tahu……  (Bersambung)

 

Penulis adalah Pemimpin Umum dan Penanggungjawab  HarianKoranBengkulu.co

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *