Connect with us

Advertorial

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Raperda, Yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perubahan Kedua Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu

Published

on

KORAN BENGKULU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Raperda, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perubahan kedua Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Senin (04/03).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, Perwakilan Unsur FKPD, Unsur OPD, Kepala Badan, Kepala Instansi Vertikal dan tamu undangan lainya.
Kedelapan Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui dan menindak lebih lanjut terhadap 2 Raperda tentang BUMD dan Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi.

Namum disisi lain, tanggapan serius dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Bambang Suseno, Ia menyampaikan bahwa fraksi Demokrat sangat menyayangkan terkait rapat evaluasi tindak lanjut Pengangkatan kepala sekolah, serta tidak adanya penerimaan pegawai pemerintah.

“Menurut kami dengan penjanjian P3K, agar pengangkatan Kepala sekolah segera di tindak lanjut dan menurut kami juga penerimaan pegawai pemerintah itu sangat dubutuhkan, seperti tenaga kerja penyuluh pentanian, sesuai dengan peraturan daerah, BUMD bisa perjalan dengan mekanismenya, kamu menyujui dan menindak lanjuti Raperda ini, sesuai mekanisme yang berlaku dan dibahas ke tingkat selanjutnya.”ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, Fraksi-fraksi lain juga meminta agar Raperda tersebut berjalan secara transparan, akuntable, responsif serta benar-benar menjadi Perda yang bersifat mengikat dan berjalan sesuai diharapkan pemerintah serta tidak menjadi retrorika rancangan belaka.

BUMD juga dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan mampu menyerap tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Perda Pajak, Fraksi-fraksi diminta dapat lebih optimal dan penyelesaian masalahnya untuk lebih kongkrit. (adv)

Continue Reading
Advertisement