Connect with us

Bengkulu

Rohidin ‘Gagal’ Membangun Bengkulu

Published

on

HARIANKORANBENGKULU.CO – Gubernur Pengganti Antar Waktu, Rohidin Mersyah, dinilai ‘Gagal’ membangun Provinsi Bengkulu. Indikasinya, selain dalam mengelola APBD kurun waktu tiga tahun berturut terjadi Silpa dengan angka terbilang Fantastis, juga diketahui ‘Terlilit’ Hutang hingga Ratusan Miliar Rupiah.

Demikian dikemukakan Ketua Umum LSM Guntur (Gunakan Tenagamu Untuk Rakyat), Arafik, akrab disapa Rafik, kepada Pemimpin Umum yang juga adalah Penanggungjawab HARIANKORANBENGKULU.CO, Chairuddin, MDK, Selasa, 19 Nopember 2019, di Mabes (Markas Besar)  HARIANKORANBENGKULU.CO, di Kawasan Tanah patah, Bengkulu.

Menjawab pertanyaan ‘Apakah’ pernyataannya merupakan ‘Manuver’ politik terselubung terkait Pilkada 2020 yang hanya tinggal menghitung ‘Bulan’, dimana Rohidin Mersyah disebut-sebut merupakan Kandidat yang akan maju ke ‘Gelanggang’ pesta Demokrasi lima tahunan sebagai Calon Incambent, dengan tegas Rafik mengatakan, Tidak.

“Sama sekali tidak. Apa yang saya kemukakan murni ‘Suara Hati’ seorang Warga Negara, dalam hal ini adalah Warga Bengkulu yang menghendaki daerahnya Maju dan Berkembang. Soal siapa figur yang akan ‘Dipilih’ dan ‘Terpilih’ menjadi Gubernur Bengkulu di Pilkada 2020 mendatang, itu tidak menjadi ‘Konsens’ saya. Siapapun silahkan sepanjang memang ‘Layak’ diberi ‘Amanah’,” ujar Rafik.

Saat disinggung tentang ‘Kolerasi’ antara ‘Gagal’ membangun Bengkulu dengan terjadinya Silpa dan ‘Dililit’ hutang, menurutnya, Silpa adalah kepanjangan ‘Kata’ dari ‘Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran’. Artinya, jika terjadi Silpa maka seorang Kepala Daerah dinilai tidak mampu mengelola Dana Anggaran yang tersedia di APBD untuk menjalankan Pemerintahan, termasuk di dalamnya melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

“Jika diibaratkan. Misalnya saya diberi modal Usaha berupa Uang dan berbagai fasilitas pendukung untuk ‘Berdagang’, termasuk didalamnya sudah disediakan Karyawan atau Pekerja. Tetapi saya sendiri tidak bisa Mengelola Uang tersebut untuk Membesarkan dan Memajukan Usaha. Dampaknya, tentu saja Usaha yang pengelolaannya diamanahkan kepada saya sampai kapanpun tidak akan bisa besar. Dengan kata lain, saya ‘Gagal’ membesarkan Usaha tersebut,” jelas Rafik.

“Sama halnya dengan di Pemerintahan. Meski anggaran yang disediakan di APBD cukup besar tetapi jika setiap tahun terjadi Silpa alias sebagian anggarannya tidak ‘Terserap’ apapun alasannya, itu juga namanya ‘Gagal’,” ujarnya.

Rafik juga mengaku prihatin dengan kondisi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terkesan ‘Terlilit’ hutang, baik itu kepada pihak ketiga (Kontraktor) yang sudah selesai melaksanakan pekerjaan fisik proyek tetapi belum dibayar sebesar Rp.132 miliar lebih, maupun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 183 miliar berupa dana bagi hasil biaya Balik Nama Kendaraan, pajak Air Permukaan dan pajak Bahan Bakar Kendaraan.

“Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, disatu pihak terjadi Silpa yang berarti ada anggaran yang ‘Mengendap’ di Kas daerah (Bank), dilain pihak memiliki hutang hingga mencapai ratusan miliar. Lantas, apa maksudnya dan untuk kepentingan ‘Apa’ serta kepentingan ‘Siapa’ dana anggaran tersebut ‘Diparkir’ di Bank. Kenapa sebagian diantaranya tidak digunakan untuk membayar hutang,” papar Rafik, terkesan mempertanyakan.

Dia juga menyebutkan data tentang rendahnya serapan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2019, yang diyakini kembali akan terjadi Silpa. Dengan sisa waktu yang hanya tinggal dua bulan, realisasi anggaran diprediksi tak akan mampu mengejar target 100 persen. Sebab sampai saat ini serapan anggaran baru 60,06 persen non fisik,  dan 64,55 persen untuk fisik.

“Terkait polemik antara pelaku Jasa Kontruksi dengan Pemrov Bengkulu yang sampai saat ini belum ada titik terang lantaran pekerjaan proyek tahun 2018 yang sudah selesai diduga belum dibayar, sebelumnya sempat mengakibatkan penyegelan kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ini kan sangat memalukan kami sebagai warga Bengkulu,” paparnya

Sementara itu sebelumnya, secara terpisah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, sebagaimana ‘Diwartawakan’ Bengkulu Ekspres edisi 6 November 2019, mengatakan, jika OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Bengkulu tak serius mengelola anggaran, maka akan menjadi catatan buruk kinerja Pemerintah.

Masih menurut Dempo, Silpa APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018 lalu tembus sebesar Rp 213,31 miliar. Sementara realisasi tahun 2019, dari total pagu APBD sebesar Rp 3,516 triliun realisasinya hanya Rp 2,112 triliun, dengan rincian belanja tidak langsung Rp 1,270 triliun dan belanja langsung Rp 841,1 miliar. “Harusnya kurun waktu dua bulan yang tersisa, serapan anggaran minimal sudah mencapai 80 persen,” paparnya. (red/tim)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *