Connect with us

Bengkulu

Tantang KPK, Deky Congkel Jendela Policeline

Published

on

HARIANKORANBENGKULU.CO– Kasubag TU BWSS VII Bengkulu, Deky Agusprawira, akrab disapa Deky, yang begitu berani Mencongkel Jendela Ruang Kerja yang sudah dipasang PolicelinepascaOTT terhadap Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi pada Jumat 9 Juni 2017 lalu, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan Menantang KPK.

Demikian pendapat Ketua Umum LSM Guntur (Gunakan Tenagamu Untuk Rakyat), Arafik, akrab disapa Rafik, saat diminta tanggapan terkait ulah ‘Konyol’ Deky Mencongkel Jendela Ruang Kerjanya yang ‘Disegel’ KPK untuk memusnahan Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.100 juta.

“ Setidaknya ada dua indikasi pelanggaran hukum terbilang berat yang dilakukan Deky. Pertama, dengan mencongkel ruang kerja yang sudah di Policeline KPK, itu sama artinya dengan dia melakukan Perlawanan atau Menantang KPK. Kedua, membuka atau mencongkel ruangan yang sudah di Policeline atau ‘Dkisegel’ oleh KPK, atau oleh aparat penegak hukum lain adalah juga merupakan tindak Pidana,”jelas Rafik.

Seperti diketahui, pasca OTT KPK terhadap Pasi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba, PPK BWSS VII Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan, Murni Suhardi, selain ‘Menyegel’ beberapa raung kerja di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Satgas KPK juga ‘Menyegel’ beberapa Ruang Kerja di BWSS VII, yaitu Ruang Kepala Balai, Abustian, Ruang Kerja Fauzi NS dan Edy Junaidi, Ruang Kerja Rosmala Dewi, (mantan Kepala Satker OP SDA), Ruang Kerja Kasubag TU, Deky Agusprawira, dan Ruang Kerja Apip Kusnadi (mantan PPK Irigasi dan Rawa II).

Ditempat berbeda, seorang sumber di internal BWSS VII Bengkulu yang meminta tak ditulis namanya, dengan alasan takut statusnya sebagai Pejabat atau ASN di instansi tersebut ‘Terancam’, menyebutkan, kelakuan Deky mencongkel ruang kerja yang sudah di Policeline Satgas KPK diduga untuk menghilangkan Barang Bukti uang Rp. 100 juta yang dia terima dari Ujang alias Suherman, Dirtektur PT Kandis Raya, lewat Edy Junaidi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala SNVT PJSA .

“Ketika Satgas KPK ‘Menyegel’ beberapa Ruangan di BWSS VII Bengkulu, Kepala Balai, Abustian, dan Kasubag TU, Deky Agusprawira, kebetulan sedang berada di Jakarta. Begitu mendapat informasi Ruang Kerjanya disegel KPK, Deky langsung pulang ke Bengkulu. Sesampai di Bengkulu, pada malam harinya Deky bersama anak buahnya ‘Mencongkel’ Jendela Ruang Kerjanya sendiri yang sudah ‘Disegel’ KPK,” tutur sumber..

     “Hanya saja, uang yang diyakini merupakan bagian dari fee proyek tersebut tinggal tersisa Rp. 95 juta, karena yang Rp. 5 juta sudah dibelanjakan oleh bawahan Deky. Selanjutnya, uang yang Rp. 95 juta oleh Deky dikembalkan kepada Kepada Edi Junaidi,” tambah sumber.  

      Dalam suatu perbincangan serius dengan Pemimpin Redaksi Idealis, Chairuddin, MDK, saat Edy Belum menjadi tersangka KPK dan ditahan, yang juga disaksikan salah seorang Pejabat BWSS VII Bengkulu lainnya, Edi membenarkan jika dia ada menerma pengembalian uang dari Deky sebesar Rp. 95 juta.

     “Sudah berkurang Rp. 5 juta. Kata Deky, yang Rp. 5 juta sudah terlanjur dibelanjakan anak buahnya. Hari itu juga uang dari Deky langsung saya kembalikan kepada Kontraktor,” papar Edi, tanpa menyebut siapa nama si Kontraktor.

Sementara Ujang alias Suherman, Kontraktor yang disebut-sebut menyetor Uang ke Deky, hingga Berita ini siap ‘tayang’ belum berhasil diminta konfirmasi tentang apakah benar seperti yang disampaikan Edy Junaidi jika uang tersebut sudah dikembalikan ?. Dalam konteks apa ‘Dia’ memberikan Uang kepada Kasubag TU BWSS VII Bengkulu, Deky Agusprawira, dengan nilai mencapai sebesar Rp.100 juta ? Serta apakah dia juga mengetahui jika uang yang dikembalikan Deky sebelumnya diambil dari Ruang Kerjanya yang sudah ‘Disegel’ KPK.

Di tempat berbeda, beberapa Wartawan dan LSM menginformasikan,  bahwa untuk bisa bertemu dengan Kontraktor bernama Suherman alias Ujang yang selama ini diketahui begitu banyak mengerjakan proyek yang dananya bersumber dari Keuangan Negara hingga mencapai miliaran rupiah, terutama di BWSS VII Bengkulu, memang sulitnya separuh ‘Mampus’.  “ Jauh lebih mudah menemui Gubernur, Bupati atau Walikota,” papar mereka.(red/tim).

Terpisah, pada Persidangan perdana di PN Tipikor Bengkulu dengan terdakwa Fauzi NS, Edy Junaidi dan Apip Kusnadi, mantan Kepala SNVT PJPA, mantan Kepala SNVT PJSA dan mantan PPK Irigasi dan Rawa II, Senin 11 Oktober 2019 terkait OTT KPK terhadap Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi, JPU KPK menghadirkan empat orang saksi. Tiga dari BWSS VII yaitu Marmiwis, Aspari dan Deky Agusprawira. Seorang lainnya dari PT Rico Putra Selatan, I Ketut Sujanan.

Berdasarkan keterangannya para saksi terungkap fakta persidangan, bahwa memang benar ada pungutan fee (proyek) sebesar 3 persen dan sebesar enam persen untuk untuk dana Pengamanan, biaya Operasional serta  sumbangan ke Instansi Penegak Hukum.

Dari dana fee yang terkumpul sebesar Rp.412 juta yang tersisa hanya sebesar Rp. 200 juta. Tetapi saat terjadi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, ketika itu, karena takut maka sejumlah Uang dikembalikan oleh para saksi.

Hanya saja, selain belum terungkap kepada pengusaha Kontrakor siapa saja uang tersebut dikembalikan, juga belum terungkap apakah uang sebesar Rp. 100 juta yang dikembalikan oleh Deky kepada Ujang alias Suherman lewat Edy Junaidi merupakan bagian uang yang dikebalikan oleh para saksi.(red/tim).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *