Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah

JAKARTA,-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam APEKSI untuk menelisik kembali area kebijakan rentan korupsi, yang justru dapat menghambat program kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya.

Namun diperlukan kehati-hatian dalam menyusun program dan mengambil keputusan, agar tak terjerumus ke dalam praktik korupsi.

Sorotan ini dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, pada Pelaksanaan Pra Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2021 yang dilakukan secara daring, Senin (25/1).

.“Pertama ialah reformasi birokrasi rekruitmen dan promosi jabatan. Kedua, pengadaan barang/jasa, biasanya kolusi dengan penyedia, mark up harga, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan dan lainnya,” ungkap Firli.

Firli menambahkan, area ketiga ialah filantropi atau sumbangan pihak ketiga, yang memerlukan kejelasan data tentang pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan.

Keempat adalah recofusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD, dan area kelima mencakup penyelenggaraan jaring pengaman sosial seperti pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta pengawasan.

Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi nasional juga dapat menjadi wilayah yang rentan korupsi.

Misalnya saja, pemberian likuiditas bantuan yang tidak tepat sasaran. Serta terakhir, pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD).

“Saya tahu ini sering terjadi karena ada tarik ulur antara legislatif dan eksekutif. Tolong ini dicatat betul, harus tegaskan bahwa uang yang digunakan dalam menyusun anggaran dan program itu adalah uang rakyat,” tegas Firli.

Firli kembali mengingatkan, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 8 Tahun 2020, tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Delapan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menjadi penegasan dalam Surat Edaran ini, yaitu:

  1. Tidak melakukan persekongkolan / kolusi dengan penyedia barang / jasa atau para pihak.
  2. Tidak menerima kickback
  3. Tidak mengandung unsur penyuapan
  4. Tidak mengandung unsur gratifikasi
  5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan
  6. Tidak mengandung unsur kecurangan atau mal administrasi
  7. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat
  8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi

Sumber : kpk.go.id

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI)...

SMSI Hadir Sampai di Perbatasan Indonesia

NATUNA - SMSI hadir di Natuna. Terbentuknya SMSI...

Wakil Ketua DPD RI Minta Pemerintah Bersama Buruh Membangun Konsensus Bersama.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui keterangan...

Wawali akan Evaluasi Kinerja 10 Tenaga Penyuluh yang Diangkat Menjadi P3K

Bengkulu – Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk 10...

Arif Gunadi Jabat Sekretaris Daerah, Ini Pesan dari Walikota Bengkulu

Bengkulu – Walikota Bengkulu Helmi Hasan resmi melantik Arif Gunadi sebagai sekretaris daerah Kota Bengkulu, Kamis (4/3/2021). Sebelumnya...

Guna Mengetahui Peta Sebaran Covid-19, 1200 Personil Polda Bengkulu dan Polres Jajaran Rapid Tes Antigen

BENGKULU – Dalam rangka mendukung Program Prioritas Kapolri dalam Pencegahan dan Penanganan Covid 19. Polda Bengkulu Kamis pagi,...



BERITA TERKINI

Wawali akan Evaluasi Kinerja 10 Tenaga Penyuluh yang Diangkat Menjadi P3K

Bengkulu – Wakil Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk 10...

Arif Gunadi Jabat Sekretaris Daerah, Ini Pesan dari Walikota Bengkulu

Bengkulu – Walikota Bengkulu Helmi Hasan resmi melantik Arif Gunadi sebagai sekretaris daerah Kota Bengkulu, Kamis (4/3/2021). Sebelumnya...

Guna Mengetahui Peta Sebaran Covid-19, 1200 Personil Polda Bengkulu dan Polres Jajaran Rapid Tes Antigen

BENGKULU – Dalam rangka mendukung Program Prioritas Kapolri dalam Pencegahan dan Penanganan Covid 19. Polda Bengkulu Kamis pagi,...

Kapolda Bengkulu Apresiasi Penelitian Puslitbang Polri Tentang Evaluasi Standar dan Kelayakan Mako Polsek

SELUMA – Tim Penelitian Puslitbang Polri kamis siang (04/03/2021) bertemu dengan Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono,...

Hendak Menyebrang Jalan, Bocah 5 Tahun Ditabrak Mobil Hingga Tak Sadarkan Diri

KEPAHIANG – Pelajaran bagi orang tua untuk lebih waspada lagi dalam menjaga buah hatinya. Rabu siang (03/03/2021) Rafa...

Dilaporkan Istri, Seorang Petani Ditangkap Polisi

MANNA – Seorang petani berinisial Al (46) warga Desa Darat Sawah kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ( BS...

Namanya Dicatut Media Online, ASN Laporkan Oknum Wartawan

BINTUHAN – Seorang ASN warga Desa Suka Rami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur bernama Bustami (41) mendatangi Mapolres...